Mengubah Paradigma Kampanye Konvensional

Tulisan ini sebanarnya dibuat ketika media sosial belum semarak karena ini tulisan ketika masih kuliah dulu. Dari pada dibuang, dan berkenaan dengan momentum pemilukada serentak 2018 serta menjelang pemilu 2019, maka saya terbitkan saja di blog ini.

Silahkan saja simak bila berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat.

Ilustrasi Bendera Partai

Dalam setiap momentum pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung ini, kampanye adalah bagian penting untuk menarik simpati masyarakat (pemilih). Maka wajar kalau para calon yang bertarung dalam pilkada saat ini berlomba-lomba untuk mendatangkan massa sebanyak-banyak.

Sayangnya, pelaksanaan kampanye masih belum dijadikan media untuk mengaktualisasikan visi dan misi seorang calon kepada konstituennya, terutama masyarakat pemilih. Para kontestan politik (baca: calon pilkada) masih menjadikan kampanye sebagai media untuk memamerkan kekuatan massa (show of force).

Hal ini bisa kita saksikan dalam beberapa kegiatan kampanye yang masih bersifat mobilize oriented. Misalnya, arak-arakan massa, konvoi di jalan-jalan, pawai keliling yang sifatnya tidak mendidik. Model kampanye seperti ini sangat rentan terjadinya konflik dan ketegangan di akar rumput, gangguan keamanan dan ancaman kecelakaan lalu lintas sangat besar. Lebih mengkawatirkan lagi ketika pelaksanaan kampanye banyak melibatkan anak-anak di dalamnya.

Pelibatan anak-anak dibawah umur dalam kampanye pilkada jelas mencerminkan gagalnya pendidikan politik (civic education) di tingkat greesroot. Para kandidat calon lebih senang dan bangga ketika saat berkampanye dipenuhi (dibanjiri) oleh ribuan massa yang datang, termasuk di dalamnya pelibatan anak-anak dibawah umur. Terlepas apakah massa yang datang itu karena faktor mobilisasi atau sengaja digerakkan atau memang karena kesadaran politik.

Mestinya para kandidat calon mampu memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat bukan saling show of force. Sehingga kedepan kesadaran berpolitik masyarakat lebih dewasa dan rakyat tidak mudah untuk dimobilisasi dan dipolitisasi hanya untuk kepentingan politik sesaat.

Karena gagalnya pendidikan politik itu pula masyarakat kemudian mudah dimanipulasi, dimobilisasi dan diiming-imingi janji-janji (palsu) untuk menarik simpati masyarakat agar memenangkan dalam proses pemilihan. Kondisi seperti inilah yang selalu mewarnai proses kampanye dari waktu ke waktu.

Akibatnya, rakyat masih menjadi entitas yang terpisah dari pemimpinnya, rakyat belum menjadi bagian penting dalam proses regulasi politik di tingkat lokal. Rakyat dibutuhkan ketika ada hasrat politik (jabatan dan kekuasaan) yang ingin dicapai. Setelah hasrat politik itu tercapai rakyat sengaja ditinggalkan dan diletakkan dalam posisi politik yang marginal.

Jika para kandidat calon dalam pilkada masih menyuguhkan model-model kampanye yang bersifat primitif, tradisional, dan konvensional, kedepan rakyat tidak akan menjadi partisipan politik yang kritis, cerdas dan otonom dalam setiap momentum pemilu dan pilkada. Rakyat hanya sebagai proses legitimasi terhadap proses suksesi kepemimpinan yang sedang berlangsung.

Merubah Model Kampanye

Karena selama ini kampanye masih bersifat mobilize oriented, praktis dalam beberapa kegiatan kampanye yang telah dan akan dilaksanakan di hampir seluruh daerah yang akan melangsungkan pilkada tidak terjadi komunikasi yang kondusif, dialogis dan partisipatif antara pasangan calon dengan masyarakat pemilih.

Komunikasi antarkeduanya bersifat monolog dan searah. Rakyat sebagai pendengar dan kandidat pasangan calon sebagai pihak penceramah. Kampanye model seperti ini aspek pendidikan politik (civic education) bagi rakyat tidak ada. Sehingga setelah selesai pelaksanaan kampanye tidak ada aspek positif yang bisa dijadikan pegangan oleh rakyat untuk dijadikan kajian dan bahan diskursus tentang “sesuatu hal” untuk mengukur kapabilitas seorang calon ketika kelak terpilih dalam pilkada.

Yang tampak hanya luapan-luapan emosional sesaat seorang pendukung kepada calon yang didukung. Luapan-luapan emosional ini kadang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya destruktif, misalnya, menjelek-jelekkan calon lain, merobek atribut dan poster calon lain dan sebagainya.

Sudah saatnya kita harus menemukan format baru dalam berkampanye. Kalau selama ini lebih mengandalkan kekuatan massa karena sifat kampanye adalah mobilize oriented maka model kampanye harus lebih dialogis dan partisipatif dengan model dialog. Misalnya melalui forum-forum ilmiah, diskusi publik dan seminar-seminar.

Dengan model kampanye yang bersifat dialog, antara rakyat pemilih dengan pasangan calon terjadi komunikasi yang sehat. Rakyat bisa mengetahui lebih jauh tentang visi, misi seorang calon, termasuk program kerja yang akan dijalankan. Rakyat juga bisa mengkritisi terhadap pasangan calon dan sebaliknya, pasangan calon tersebut bisa mengambil masukan dan saran langsung dari masyarakat.

Dengan demikian, akan terjadi kontrak sosial (social contract) antara rakyat dengan pasangan calon itu. Ketika rakyat tertarik dengan program kerja dan visi misi yang ditawarkan oleh pasangan calon rakyat tidak akan ragu lagi untuk memilihnya. Dengan kata lain, pilihan politik masyarakat dalam pilkada bukan didasarkan pertimbangan pragmatis dan opurtunis tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan rasional (nurani).

Selain itu, model kampanye seperti ini, aspek pendidikan politik kepada masyarakat lebih terasa dibadingkan model kampanye yang hanya mengandalkan mobilisasi massa dalam jumlah banyak. Sebab, rakyat bukan menjadi objek yang pasif tetapi menjadi objek yang aktif.

Kalau kampanye dengan model dialogis seperti ini yang diutamakan oleh masing-masing kandidat pasangan calon, maka tidak akan ada keterlibatan anak-anak dibawah usia dalam kampanye. Massa yang terlibat dalam kampanye adalah mereka yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi.