Saturday, November 22, 2014

Profesional Tersandung Prosedural

sumber: Kompas.com

Sepekan sudah Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik. Dari nama serta simbol yang ditunjukan pada saat pengumuman kabinet itu—berbaju putih dengan lengan disingsingkan—setidaknya sudah mencerminkan semangat kerja. Apalagi komposisi menterinya diklaim berimbang antara kalangan politisi [profesional] dan profesional [murni]. Namun, akankah kabinet ini bisa bekerja hebat?
Dari sekian banyak menteri dari kalangan professional itu, misalnya, Rahmat Gobel dan Susi Pudjiastuni. Kehadiran Susi termasuk fenomenal. Ia dianggap hadir dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman di bidang perikanan dan kelautan. Bahkan, beberapa kali Susi menyatakan akan menjadikan sektor kelautan memiliki nilai bisnis yang mampu memberikan keuntungan (devisa) sehingga bertahan berkesinambungan bagi penyejahteraan rakyat.
Karakter kepemimpinan kalangan profesional itu biasanya ditunjukan dengan sikap cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan karena semangatnya adalah semangat kerja. Hal ini sangat lumrah dipraktikan para manager di perusahaan, sebab bila menunda-nunda keputusan justru akan semakin menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Tegas selalu diperlihatkan dalam setiap kebijakannya.
Semangat kerja seperti itu akan sulit dilakukan pada sistem tata negara. Sebelum melakukan tindakan, harus ada prosedur terlebih dahulu yang dilalui, khususnya pendanaan. Dalam pemerintahan, program kerja tidak akan pernah dilaksanakan jika tidak termasuk dalam anggaran dan atau bila anggaran itu belum tersedia.
Setiap tahunnya, diakui atau tidak, anggaran belanja negara/daerah selalu telat turun rata-rata tiga bulan sejak tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah sudah cukup merasakan kondisi itu, yang ditandai dengan seringnya penundaan pembayaran gaji para pegawai honorer dan bahkan juga gaji anggota DPRD. Kondisi demikian, tentu menjadi batu sandungan yang tidak mudah bagi para menteri di Kabinet Kerja. Dalam sistem anggaran negara, hampir bisa dikatakan program selalu tidak bisa dilakukan tepat waktu karena, lagi-lagi, alasan dana.
Hal ini akan diperparah lagi bila sumber daya manusia di lembaga yang dipimpin belum seirama. Tidaklah mudah mengubah pola pikir dan etos kerja birokrat yang kerap kali kurang inisiasi, apalagi bila berbenturan dengan anggaran. Mau tidak mau, pemerintahan saat ini pun harus mensosialisasikan visi dan misi pada pejabat birokrasi dari level tertinggi hingga terandah demi membangun etos kerja yang seirama.
KIH v KMP
Fenomena kekinian dari konstalasi politik di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menimbulkan dua kubu sebagai imbas secara langsung dari dukungan saat pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Yang lebih ekstrim lagi ialah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk struktur baru DPR dengan alasan tidak percaya dengan pemimpian DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP).
Realitas politik di Senayan itu tentu akan berimbas pada kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah (eksekutif) akan kebingungan dalam koordinasi dengan legislatif yang terpecah belah. Yang jelas, sikap apapun yang menunjukan keberpihakan pada salah satu dari dua DPR itu akan menimbulkan konsekuensi tersendiri. Padahal, DPR memiliki peran budgeting yang juga penting untuk merealisasikan program pemerintahannya dan peran legislasi yang akan menentukan nasib perjalanan negara; bukan nasib untuk sekelompok belaka.
Sistem demokrasi memang memungkinkan kekuasaan tidak hanya diisi oleh seorang atau sekelompok saja. Kekuasaan bisa terbagi pada orang atau kelompok lain untuk saling menjaga nilai etika politik demi mewujudkan cita-cita bernegara. Kenyataan saat ini, ketika KIH berkeinginan agar alat kekuasaan negara, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, hanya milik KIH, maka hal itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Yang diperlukan adalah komunikasi politik dari para elit partai untuk mencari solusi terbaik dari persoalan tersebut.
Apabila konflik Senayang tidak kunjung usai, maka akan semakin menyulitkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menjalan visi dan misinya. Bahkan, ketika tidak ada konflik pun, masih tetap sulit juga karena kuasa DPR dipimpin oleh kelompok lain (baca; KMP). Seprofesional apapun kabinet yang dibangun, masih akan tersandung oleh prosedur itu sebagai konsekuensi dari sistem tata negara yang berlaku di negara kita. Semangat kerja dari Kabinet Kerja pun akan sulit terealisasi dalam tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.


NB: Tulisan ini dibuat sepekan usai pelantikan kabinet.

0 komentar:

http://www.resepkuekeringku.com/2014/11/resep-donat-empuk-ala-dunkin-donut.html http://www.resepkuekeringku.com/2015/03/resep-kue-cubit-coklat-enak-dan-sederhana.html http://www.resepkuekeringku.com/2014/10/resep-donat-kentang-empuk-lembut-dan-enak.html http://www.resepkuekeringku.com/2014/07/resep-es-krim-goreng-coklat-kriuk-mudah-dan-sederhana-dengan-saus-strawberry.html http://www.resepkuekeringku.com/2014/06/resep-kue-es-krim-goreng-enak-dan-mudah.html http://www.resepkuekeringku.com/2014/09/resep-bolu-karamel-panggang-sarang-semut-lembut.html

Post a Comment